Agama dalam Kepungan Pasar Bebas

Agama dalam Kepungan Pasar Bebas:

Antara Komoditas dan Kambing Hitam

Oleh: Mohd. Muslih

Persetan dengan kapitalisme!!!… Jangan percaya pada omongan manis kapitalisme!!! Fuck McD, fuck Microsoft, fuck IBM, fuck Apple Computer, fuck Hippie, fuck TV, fuck Hollywood. Dan seluruh media propaganda korporasi kapital. Apa yang ditayangkan di tv, radio, majalah, dan segala mediasi adalah telah disesuaikan dengan prinsip dan tujuan budaya dominasi…[1]

Ini merupakan ungkapan kekesalan, jika bukan keputusasaan psikologi massa atas hegemoni ideologi neoliberalisme. Semacam monster, neoliberalisme telah menjerat siapa saja, kelompok apa saja, dan negara mana saja. Mirip doktrin agama, keselamatan seseorang ditentukan hanya dari amal perbuatannya sendiri, dalam doktrin pasar bebas, jangankan orang lain, negara tumpah darahnya saja tidak punya kekuatan untuk mengeluarkan rakyatnya dari jeratan itu. Maka neoliberalisme ini “nyaris” menjadi agama baru. Biar setimpal, mungkin benar keyakinan kelompok radikalis, bahwa agama harus dilawan dengan agama!!. Mudah-mudahan makalah ini bisa memberikan penjelasan.

Globalisasi sama dengan Neoliberalisme Ekonomi

Globalisasi adalah pasar yang mengglobal atau kapitalisme global. Pasar adalah nama lain dari kapitalisme dan kapitalisme global adalah perubahan nama dari kapitalisme internasional, karena kapitalisme secara kuantitatif telah membesar secara luar biasa. Kata global mengandung arti lingkupnya yang kompak, terintegrasi dan menyatu, menggantikan ekonomi nasional dan regional. Globalisasi semacam ini mengandung dua ciri utama, yaitu 1) multilateralisme, kekuasaan badan-badan antar pemerintah dan koherensi atau kerjasama erat di antara World Bank-IMF-WTO, dan 2) transnasionalisasi, menguatnya monopoli dan konsentarsi modal dan kekuasaan ekonomi kepada korporasi besar dunia atau trans national corporation (TNC) atau multi national corporation (NMC).

Pengertian globalisasi tersebut berujung pada prinsip dan paham ekonomi neo-liberal, yang digagas dan dikembangkan oleh teori kontemporer negara yang menjadi salah satu prespektif dalam mainstream theories on state, yaitu neoliberal prespective yang dikembangkan oleh Albert Fislow. Neo-liberalisme pertama-tama bukan urusan ekonomi, tetapi suatu proyek filosofis yang beraspirasi menjadi teori komprehensif tentang manusia dan tatanan masyarakat.[2] Gagasan neo-liberalisme kira-kira dapat diringkas begini. Ragam relasi manusia bisa saja disebut kultural, politik, legal, sosial, psikologis, estetik, spiritual dan seterusnya. Namun, bila harus dikatakan secara lugas, beragam relasi itu dipandu oleh prinsip transaksi laba-rugi yang berlaku dalam kinerja ekonomi pasar.[3]

Bagi para ekonom libertarian ini, tak ada avatar spontanitas dan kesukarelaan yang lebih sempurna daripada relasi dalam pasar-bebas. Friedrich Hayek dan Milton Friedman paling tegas mengajukan pokok ini.[4] “Kapitalisme”, tulis Friedman, “adalah prasyarat kebebasan politik”.[5] Justru karena itu, perhatian utama ditujukan pada corak spontanitas yang berlangsung di pasar bebas. Corak spontanitas dan kesukarelaan dalam transaksi ekonomi pasar adalah model kebebasan sejati. Manusia tentu seperti taman keragaman: ia homo culturalis, homo politicus, homo legalis, homo spiritualis, dan seterusnya. Akan tetapi, di kedalaman sana ia pertama-tama adalah homo oeconomicus.[6] Dalam bahasa Gary Becker, salah seorang ekonom Mazhab Chicago, “ekonomi memberikan semesta pendekatan paling komprehensif untuk memahami semua perilaku manusia….”[7]

Apa yang kemudian berkembang adalah determinisme ontologis tentang kodrat manusia. Seperti setiap determinisme ontologis, ia terjalin satu dengan determinisme epistemologis (cara-berpikir), yang pada gilirannya memperanakkan determinisme etis. Jadi, pada mulanya adalah agenda untuk menemukan wujud sempurna relasi spontanitas dan kesukarelaan dari kebebasan. Tatkala avatar tertinggi spontanitas dan kesukarelaan itu ditetapkan bersemayam dalam model kebebasan transaksi ekonomi pasar, berkembang pula patokan tentang siapa manusia, bagaimana ia harus menjadi, bagaimana ia harus berpikir serta dipikirkan, dan tentu saja bagaimana ia harus bertindak serta berelasi.[8] Di ujung hari, neo-liberalisme berisi proyek normatif tentang bagaimana manusia dan tata masyarakat harus menjadi. Dan homo oeconomicus adalah model manusia sejati.[9]

Genius neo-liberalisme bukan terletak dalam gagasan ekonomi, yang sesungguhnya hanya radikalisasi prinsip pasar menuju konsekuensi terjauhnya. Apa yang menggetarkan adalah bahwa neo-liberalisme merupakan proyek normatif mengorganisir tata masyarakat menurut prinsip pasar-bebas.[10] Jika proyek liberalisme ekonomi bergerak dengan prinsip bahwa alokasi banyak barang/jasa harus ditentukan oleh kinerja pasar, neo-liberalisme melakukan radikalisasi dengan menggagas “semua relasi manusia ditentukan oleh kinerja pasar” dan menuntut “prinsip pasar diterapkan bukan hanya pada alokasi barang/jasa”.[11]

Jika dalam liberalisme ekonomi abad ke-19, prinsip pasar diterapkan dalam pengadaan barang seperti, misalnya, pakaian dan perhiasan, dalam proyek neo-liberalisme prinsip itu diterapkan juga untuk pengadaan pendidikan dan kesehatan.[12]

Pokok pandangan dari neoliberalisme bahwa kebebasan individu dapat berjalan sepenuhnya dengan campur tangan sesedikit mungkin dari pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Pandangan ini mengadung beberapa poin, yaitu 1) aturan pasar yang membebaskan perusahaan dari setiap keterikatan yang dipaksakan pemerintah, 2) memotong pengeluaran publik dalam hal pelayanan social, 3) deregulasi untuk mendukukung pasar pasar bebas, 4) privatisasi ekonomi, 5) menghapus konsep barang-barang public atau komunitas, dan 6) membuka ekonomi nasional untuk perdagangan internasioanal dan investasi asing.

Teori neoliberal, yang meminimalkan peran negara dalam pengelolaan ekonomi, terlahir dari sejarah panjang pemikiran-pemikiran yang digagas dan dikembangkan para pemikir dan ilmuwan politik sekaligus ekonom. Ini berbeda dengan teori kontemporer lain dengan prespektif struktural yang menekankan pada cara negara menyediakan infrastruktur dan suprastruktur bagi ekonomi dikembangkan oleh Gramsci dan Poulantzas. Bicara tentang globalisasi ekonomi tidak bisa terlepas dari pasar bebas yang kini telah menjadi ideologi dunia bagaikan agama. Agar globalisasi berjalan lebih cepat, mesin-mesin globalisasi -seperti IMF, Bank Dunia, ADB- semakin diperkuat perannya dan dibangun sistem secara seragam untuk diberlakukan di seluruh dunia. Proses integrasi sistem ekonomi nasional ke dalam sistem global inilah yang disebut globalisasi. Keampuhan pasar bebas dihembuskan oleh para ahli ekonomi dengan landasan teorinya. Penelitian-penelitian juga dilakukan untuk melegitimasi bahwa segala kebijakan populis yang memberi proteksi kepada rakyat hanyalah berakibat pada pemborosan belanja Negara (inefisiensi).

Percepatan globalisasi diawali pada abad 20an ketika kapitalisme mengalami kemandegan dalam menumpuk modal. Dan pengembangan sistem ekonomi ini semakin mendapatkan jalan sejak diikrarkannya Washington Consensus. Kaum kapitalis memandang bahwa kemandegan tersebut akibat adanya perlindungan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat, subsidi untuk rakyat dan pengakuan atas pengelolaan sumberdaya alam oleh rakyat. Hal inilah yang dianggap tidak efisien dan menghambat laju akumulasi modal sehingga perlu dicari sistem baru yang mengatur agar akumulasi modal dapat berjalan dengan baik. Berbagai pertemuan ilmiah dengan tema pokok ide globalisasi ekonomi yang mendasarkan pada pasar bebas diselenggarakan di berbagai kesempatan yang didukung oleh para ahli ekonomi neoliberal dari universitas-universitas ternama dunia, seperti Harvard, Cornell, dan Chicago.

Dalam tiga dasawarsa terakhir cakupan sektor yang harus dipasarbebaskan menjadi semakin luas. Kondisi ini menyuburkan sepak terjang korporasi global. Catatan G Lamie (2001) menyebutkan 100 entitas ekonomi terbesar di dunia terdiri dari 49 negara dan 51 korporasi, 200 perusahaan terbesar dunia menguasai seperempat aktivitas ekonomi terukur, dan nilai transaksi di pasar financial 60 kali lipat dari perdagangan riil. Pertanyaan yang bisa diajukan selajutnya adalah apa yang ditimbulkan dari penguasaan ekonomi oleh korporasi global? Apakah berdampak buruk atau baik perkembangan ekonomi nasional?

Bagi kelompok pro-globalisasi, bisa menggunakan data-data pendukung untuk menyatakan bahwa perusahaan multinasional asing (MNC) mempunyai perananan yang semakin penting terhadap perkembangan ekonomi nasional suatu Negara, terutama peran dalam peningkatan produksi dan membuka lapangan pekerjaan baru. Namun itu tidak terjadi di semua Negara. Di Jerman dan Prancis misalnya, perusahaan asing memberikan kontribusi yang hampir sama dengan perusahaan domestik nasional. Bahkan di Jepang sebagai Negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke dua di dunia, perusahaan asing masih sangat sedikit dan hanya mempekerjakan 0.8% dari jumlah total lapangan kerja di Jepang.

Data-data tersebut semakin mengukuhkan pandangan kelompok pro-globalisasi bahwa korporasi global (MNC) tidak berdampak buruk tetapi justru mempunyai peranan penting dalam ekonomi nasional. Pernyataan itu semakin diperkuat dengan berbagai kebijakan, program dan aksi positif MNC untuk pengembangan perusahaan dan tanggung jawab social (corporate social responsibility). Soal gaji misalnya, perusahaan asing membayar pegawainya lebih tinggi dibandingkan gaji rata-rata nasional. Perusahaan asing juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan perusahaan domestik sejenis. Di Amerika contohnya, jumlah lapangan kerja yang diciptakan perusahaan asing mencapai 1.4% per tahun dari 1989 s/d 1996, sedang perusahaan domestik hanya 0,8%. Selain itu perusahaan asing tidak segan mengeluarkan biaya di bidang reseach and development (R&D) di negara di mana mereka menanamkan investasinya.

Data lain menyebutkan perusahaan asing cenderung mengekspor lebih banyak dibandingkan perusahaan domestik. Namun data lain dari Laporan Pembangunan Manusia UNDP (1999) menunjukkan hal yang berbeda. Pada tahun 1977 terdapat pelebaran jurang perbedaan pendapatan antara orang terkaya kelima di dunia dan termiskin kelima di dunia – diukur dari rata-rata pendapatan nasional perkepala. Kondisi ini tentu tidak terjadi dengan sendirinya dan semata-mata hanya karena takdir Tuhan tetapi karena ada grand design yang sengaja dibuat oleh manusia. Dalam perkembangan selanjutnya, pasar bebas yang menjadi idiologi baru disuntikkan oleh lembaga-lembaga keuangan multi nasional -di bawah kendali World Bank dan IMF- kepada negara miskin dan berkembang sebagai resep untuk membangun Negara Selatan. Resepnya adalah proses privatisasi sektor-sektor kebijakan publik, termasuk listrik, air dan perumahan. Hasil privatisasi bisa diduga, antara lain peningkatan pengganguran, turunnya nilai pendapatan riil dan pajak perusahaan, setengah juta orang kehilangan pekerjaan, gaji golongan termiskin turun 20 persen, dan kenaikan harga air dan listrik.[13] Inilah yang sering disebut oleh kelompok penentang globalisasi sebagai jaman penjajahan baru -seringkali disebut neo kolonialisme- di mana penjajahan bukan bersifat fisik tapi penjajahan pada teori dan ideologi.

Catatan di atas memperlihatkan karakteristik utama globalisasi yaitu paradoks bahkan kontradiksi. Globalisasi yang membuka peluang bagi perusahaan multinasional untuk berperan besar dalam perekonomian nasional sekaligus melahirkan ancaman bagi negara dan rakyat. Ancaman terhadap perdamaian dan keamanan global, kemiskinan gobal, lingkungan global dan migrasi masal adalah ruang-ruang yang menyediakan berbagai fakta paradoksial dan problematika globalisasi. Dan berbagai pihak mensikapi hal itu, salah satunya adalah Forum Sosial Dunia (FSD) yang mengartikulasikan sikap lugasnya terhadap globalisasi. Pertemuan FSD di Mumbai India dengan tema: “Another World is Possible” yang diwarnai hiruk pikuk semakin menyadarkan luasnya ranah persoalan dan problematika globalisasi. Pergeseran Peran Negara untuk mensikapi problematika globalisasi adalah penting melihat peran Negara yang saat ini mau tidak mau mendasarkan pada pokok pandangan neoliberalisme dalam pengelolaan ekonomi nasional. Kebebasan individu dapat berjalan sepenuhnya dengan campur tangan sesedikit mungkin dari pemerintah dalam kehidupan ekonomi mengakibatkan pembuat regulator utama dalam kehidupan ekonomi bukan lagi pemerintah tetapi mekanisme pasar.

Berakhirnya Negara Bangsa [?]

Globalisasi telah memberikan kebebasan bergerak terhadap nilai-nilai noeliberalisme yang disebut sebagian orang sebagai fundamentalisme pasar bebas. Dalam situasi pasar seperti ini pemerintah dihadapkan pada pilihan delimatis. Dalam satu sisi, pemerintah bisa saja menghanyutkan diri mengikuti proses liberalisasi dengan harapan akan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui mekanisme pasar bebas. Namun, di sisi yang lain, harus berhadapan dengan kekuatan pasar global yang tidak sepenuhnya dapat menciptakan keseimbangan ekonomi terutama terhadap negara-negara berkembang.

Paham neoliberalisme membuat kekuasaan negara dan kebijakan ekonomi nasional menjadi tidak lagi memiliki signifikansi dan efektivitas sebagaimana dulu ketika globalisasi belum menjadi acuan. Globalisasi adalah akhir dari negara bangsa. Itulah pernyataan yang ditudingkan pada pandangan neoliberalisme dalam melukiskan nasib negara dalam rejim perdagangan bebas. Benarkan negara bangsa berakhir? Apakah peran negara selanjutnya?

Dalam diskursus pembangunan, terdapat dua kubu yang beroposisi dalam memandang peran negara. Kubu pertama adalah sudut pandang neoliberal dengan The Washington Consensus -nya yang melihat bahwa peran negara haruslah dibuat sekecil-kecilnya. Apapun yang dilakukan negara, sektor swasta dapat melakukannya lebih baik, demikian slogan pemerintahan Reagan (US) dan Thatcher (UK) pada era 1980-an yang merupakan promotor utama neoliberalisme. Menurut kubu ini, negara haruslah dibatasi perannya hanya sebagai wasit dan tidak boleh terlibat dalam aktivitas ekonomi apa pun. Bahkan perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan selangkah lebih maju lagi dengan dilepaskannya peran negara dalam memberikan social security melalui jaminan kesehatan, kebutuhan pokok dan pengentasan kemiskinan. Sedang kubu kedua adalah sudut pandang Negara Transformatif.[14] Dalam perspektif ini pembangunan memerlukan negara yang aktif dalam kebijakan ekonominya untuk mempromosikan industri nasional, pembangunan teknologi, dan jaminan sosial yang tidak bisa dicapai melalui mekanisme pasar.

Pertarungan dua kubu memang tidak seimbang, dan sudut pandang yang dianut kubu pertama itulah yang kini mendominasi dunia. Peran negara seakan dipangkas sedemikian rupa, pasar negara-negara berkembang diliberalisasi dan dibuka seluas-luasnya bagi modal asing  dari negara industri maju, dan subsidi-subsidi sosial dipotong demi efisiensi. Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat melalui rejim WTO mengkampanyekan ideologi ini sebagai keharusan yang tak dapat dihindarkan.[15]

Negara-negara berkembang, terlebih lagi negara-negara miskin, kondisinya semakin memprihatinkan dengan semakin menipisnya dana pembangunan nasional sehingga harus berhutang di negara-negara maju. Namun untuk dapat hutang, negara harus mengikuti Program Penyesuaian Structural (SAP: Structural Adjusment Program) yang menjadi syarat berhutang bagi setiap negara yang mengajukan hutang kepada IMF dan Bank Dunia. Indonesia misalnya, SAP mulai diberlalukan pada tahun 1984 sebagai syarat berhutang kepada IMF dan Bank Dunia untuk program pembangunan Indonesia.

SAPs ini mencakup 3 hal pokok yang dijadikan landasan (deregulasi, privatisasi dan liberalisasi) dan 5 pilar utamanya yang terdiri dari; (a). Mengurangi biaya pemerintah secara radikal untuk mengontrol inflasi dan mengurangi kebutuhan modal dari luar negeri. Dalam prakteknya ini diterjemahkan dengan pemotongan anggaran kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan; (b). Membuka pasar impor seluas-luasnya dan menghilangkan hambatan investasi asing, mendorong industri lokal dan industri yang lebih efisien dengan memacunya untuk berkompetisi dengan pihak asing; (c). Memprivatisasi perusahaan Negara dan meregulasi aturan-aturan yang ada agar sumberdaya produktif bisa digunakan secara efisien berdasarkan mekanisme pasar; (d). Devaluasi mata uang agar ekspor lebih kompetitif; (e). Memotong upah untuk melancarkan mobilitas modal lokal dan asing.

Melalui SAP ini terjadi reduksi bahkan eliminasi peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi sehingga memungkinkan pihak Multi Nasional Corporate (MNC) untuk menentukan dan mengontrol kebijakan. Akibatnya adalah kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada harus diregulasi karena tidak sesuai lagi dengan pasar bebas. Oleh karena itu, serangkaian kebijakan negara telah ditinjau kembali dan digantikan dengan kebijakan baru yang menguntungkan MNC dan rawan KKN. Hal ini semakin membuat MNC terlibat terlalu jauh pada perekonomian nasional Indonesia.

Keterlibatan asing yang terlalu jauh dalam perekonomian nasional baru menyentak kita di Indonesia, ketika John Perkins menguraikan dalam bukunya Confessions of an Economic Hit Man. Peranannya sebagai agen perusak ekonomi yang beroperasi di Indonesia untuk menjadikan perekonomiannya tergantung dan dikuasai asing dengan berkedok sebagai konsultan pemerintah. Lebih mengejutkan lagi ketika dia mengatakan bahwa ada konspirasi melibatkan lembaga-lembaga internasional yang selama ini dipercayai akan membantu Indonesia keluar dari krisis. Selain oleh pemerintah negaranya, agen-agen perusak ekonomi juga kerap digunakan oleh kekuatan kapitalisme global. Kerusakan yang diarahkan oleh para agen perusak ekonomi berdampak sangat besar karena telah membuat negera, dalam hal ini Indonesia, terlilit utang, rakyatnya miskin, semakin tergantung pada impor dan menjauhkan dari cita-cita untuk menjadi bangsa modern yang mandiri.

Kondisi berbeda terjadi di negara maju yang tidak melakukan seperti apa yang mereka promosikan di negara berkembang dan miskin. Kebijakan mereka -saat ini maupun di masa lalu- menunjukkan hal yang berbeda, seperti yang terjadi di Inggris dengan kebijakan proteksionisnya. Amerika Serikat juga menunjukkan sejarah yang sama bahkan lebih vulgar, misal sebagian alasan terjadinya Civil War. Setelah Amerika Serikat menjadi kekuatan dunia yang dominan pasca Perang Dunia II, baru melangkah memasuki rejim perdagangan bebas. Contoh lain terjadi di masa pemerintahan Ronald Reagen yang sangat neoliberal, pengeluaran publik pemerintah federal tak pernah menyusut, dari 21.6 menjadi 23 persen dari GNP.

Peningkatan itu sebagai konsekuensi pertumbuhan spektakuler belanja militer dari 4.9 menjadi 6.1 persen dari GNP. Peningkatan belanja publik ini dibiayai dari peningkatan defisit anggaran federal dan peningkatan pajak. Kenyataan ini menunjukkan dua hal, pertama, tidak benar bahwa Reagen melucuti peran negara, dengan memangkas belanja publik; kedua, apa yang dilakukan Reagen adalah mengubah watak intervensi negara dengan lebih melayani kepentingan kelas atas dan kelompok-kelompok ekonomi (perusahaan yang berhubungan dengan militer), yang telah mendanai kampanyenya. Pada saat yang sama, ia membuat kebijakan yang melawan kepentingan mayoritas rakyat AS, melalui kebijakan anti-buruh dan pemotongan belanja sosial hingga ke taraf yang tak pernah terbayangkan dalam sejarah AS. Bahkan pasca Reagen (Bush Sr. Clinton, dan Bush Yr), peran negara makin menguat, di bidang ekonomi, politik, budaya, dan keamanan. Di bidang ekonomi, misalnya, proteksi negara sangat besar terutama dalam bentuk subsidi pada sektor pertanian skala besar, militer, penerbangan, dan biomedis. Di bidang sosial, intervensi negara menjelma dalam wujud pelemahan hak-hak sipil, khususnya hak-hak buruh.

Fundamentalisme Agama dan War Against Terrorism

Dengan demikian, dunia saat ini tumbuh bersama kegiatan kapitalisme. Seluruh aktivitas sosialnya diatur oleh dominasi lembaga hirarkis yang bertujuan untuk menjalankan program negara-negara kapital global yang telah jauh lebih maju. Kegiatan modal lintas wilayah dan negara yang saat sekarang dinamai pasar bebas adalah kegiatan untuk mendominasi seluruh hasil-hasil bumi – pada umumnya dalam hal ini adalah minyak mentah – dari negara-negara yang dianggap belum maju.

Dominasi negara dan kepemerintahan kapital adalah bukannya tanpa amunisi. Mereka justru sangat mampu (dan sedang) menghancurkan bumi dan segala yang hidup dipermukaannya melalui basis kekerasan mereka; yakni di mulai dari pasukan khusus perang nuklir sampai polantas di pinggir jalan. Karena kapitalisme sangat memerlukan stabilitas dan konstantinitas dalam kehidupan modal yang repetitif seperti sekarang, sehingga mereka memperkuat angkatan bersenjata mereka.

Ini adalah titik pacu dari munculnya kekuatan oposisi yang melawan kekuatan dominatif itu. Kekuatan ini mirip para anarkis klasik dalam melaksanakan kegiatannya. Namun sayangnya kegiatan mereka penuh kemalangan. Adalah organisasi kaum fundamental berkedok agama, biasanya mereka disebut. Maka yang terjadi, gelombang perlawanan muncul dari mereka yang merupakan korban kekejaman kapitalisme. Kelompok-kelompok anti otoritarian turun ke jalan merayakan pesta untuk membendung kapitalisme, dan para anarkis menghancurkan property karena terlalu memeras pekerjanya. Dan, di saat mereka teriak fuck the state!! Maka dengan mudah negara teriak: “awas teroris !!!”

Pemerintahan dalam kondisi apapun, akan selalu menganggap para pengacau adalah teroris. Dan negara adalah selalu anti terhadap terorisme, itulah yang ingin diceritakan kepada sosial. Menurut HM. T.K,[16] terorisme sebenarnya merupakan cara pertama yang digunakan para pendukung fundamentalisme agama ingin menegakkan ajaran agamanya secara kaffah, artinya utuh mencakup berbagai bidang kehidupan. Mereka adalah kelompok kecil yang berdisiplin tinggi dengan wilayah penyebaran terbatas. Sedang cara kedua, fundamentalisme agama yang disebarkan melalui jalur politik dengan mengikuti pemilihan umum. Islam is solutions menjadi slogan utama partai pendukung gerakan ini.

Di awal perjalanan tahun 2000, tepatnya 11 September 2001, sesudah tragedi WTC, Amerika, dan sekutu sejatinya (Inggris dan Australia) mengkampanyekan agenda hegemoni baru, yaitu War Against Terrorism. Kampanye War Against Terrorism model Amerika Serikat ini telah menjadikan Afganistan dan Irak sebagai tumbalnya. Dalam konteks itu, Kusnanto Anggoro mengatakan: “bersama dengan para securocrats (Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Condi Rice, dan Paul Wolfowitz), Bush membangun kembali neokonservatisme. Mereka merumuskan kepentingan Amerika sebagai sesuatu yang sangat luas, mulai dari bisnis perusahaan minyak, kehormatan Gedung Putih hingga nilai-nilai keAmerikaan. Lebih dari itu, mereka percaya bahwa nilai-nilai Amerika selalu baik dan benar bagi setiap orang dimanapun berada” (dalam Haris Kuncahyo, 2005).

Sebelum Irak diluluhlantahkan dengan tuduhan sedang mengembangkan senjata pemusnah massal, badan intelijen Amerika, CIA di tahun 1955, membentuk Pakta Bagdad, aliansi antara Irak dan Negara-negara Timur tengah untuk membentuk Uni Soviet dan nasionalisme Arab, di samping juga untuk konsolidasi masalah militer, politik dan ekonomi di Timur Tengah.

Jika memang demikian konfigurasi hubungan internasionalnya, maka bisa dikatakan bahwa kekhawatiran akan fanatisme sempit beragama yang berbuah radikalisme aksi, bukanlah semata soal ‘tafsir dan penghayatan atas doktrin dan tradisi keagamaan’. Tetapi juga berhubungan dengan ‘konspirasi internasional’ yang seringkali menjadi rajutan paket dari skenario geopolitik dan geoekonomi (geostrategi) global. Dalam kasus Indonesia, hal yang sama juga sedang diproses. Kampanye global Amerika terhadap terorisme telah membuat banyak pemimpin negeri-negeri mayoritas muslim menjadi corong terdepan dari kampanye itu.

Densus 88, sebagai pasukan elit kepolisian selain Gegana, pun dibentuk dengan pembiayaan Amerika. Dalam kasus ini, elit nasional, sipil pun militer, sama sekali tak bisa mengatakan tidak dan mengambil langkah solutif yang berbeda tanpa bersikap lunak terhadap aktifitas teroris. Suka atau tidak, sesungguhnya pemerintah kita hanya menjadi pion dari politik sabuk pengaruh negara-negara adidaya seperti Amerika. Dalam pola relasi demikian, jika tak merumuskan dirinya sebagai institusi profetik terhadap negara, agama-agama akan menjadi subordinate dan juga komradoris dari kepentingan-kepentingan yang disuntikkan dari dirinya. Artinya persoalan agama-agama di Indonesia bukan semata mengelola karunia pluralitas yang begitu melimpah, tetapi juga mengawasi gerakan dua kaki yang seolah-olah tak bisa diketemukan. Kaki satunya adalah mereka yang disebut Soros sebagai fundamentalis pasar, sedang kaki satunya adalah fundamentalisme agama-agama.

Akhirul Kalam

Globalisasi dengan neo-liberalnya telah merubah peran dan kewenangan negara. Peran pembuat regulator ekonomi tidak lagi dipegang oleh negara tetapi pasar. Kekuasaan negara dan kebijakan ekonomi nasional menjadi tidak lagi memiliki signifikansi dan efektivitas. Namun kondisi berbeda terjadi di negara maju sebagai pelopor pasar bebas. Di negara maju peran negara justru sangat penting untuk mencapai kemajuan pembangunan.

Double standard telah dipakai oleh negara-negara maju yang mempunyai power dan capital. Gencarnya promosi liberalisasi dari negara-negara maju itu adalah untuk menendang tangga (kicking away the ladder) supaya negara-negara berkembang tidak bisa memakai tangga itu untuk mengejar ketertinggalannya. Dengan demikian negara maju dapat terus mendikte dan mengeksploitasi sumber daya yang ada di negara berkembang dengan beragam kemasan. Negara ini akan tetap menjadi miskin bahkan bisa bertambah semakin miskin dan selalu tergantung. Dan melahirkan neo kolonialisme di mana penjajahan bukan bersifat fisik tapi penjajahan pada teori dan ideologi.

Agama sebagai basis etis-ideologis pada wilayah privat terseret arus menjadi semacam komoditas yang harus digadaikan pada ranah global di satu sisi, dan pada sisi yang lain menjadi oposisi atau kambing hitam yang harus dipelihara, demi kebenaran ideologi global itu.

Wallahu a’lam bish shawab

Daftar Pustaka

Anderson, Elizabeth (2000) ‘Beyond Homo Economicus: New Developments in Theories of Social Norms’, Philosophy & Public Affairs, 29/2, hlm 170-200.

Becker, Gary S. (1976) The Economic Approach to Human Behavior, Chicago: The University of Chicago Press.

Becker, Gary S. (1981) A Treatise on the Family, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bony Setiawan, Dampak Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan terhadap Perempuan, Institute for Global Justice, Jakarta, 2003

Clarke, Simon (2005) ‘The Neoliberal Theory of Society’ dalam A. Saad-Filho & D. Johnston (eds), Neoliberalism: A Critical Reader, London: Pluto, hlm 50-59.

Dedy N Hidayat, “Globalisasi, Pascamodernisme dan Dunia Ketiga”, Kompas, 18 Desember, 1992

Dwi Astuti, “Globalisasi dan Akibatnya terhadap Kemiskinan di Indonesia”, Makalah Seminar Tentang Globalisasi dan Kemiskinan, Social Marketing Transformative Leadership Assessment, Diselenggarakan oleh Formasi-AWCF, Hotel Bumikarsa, tanggal 2-3 Mei 2006.

Evensky, Jerry (2005) ‘Chicago Smith versus Kirkaldy Smith, History of Political Economy, 37/2, hlm 197-203.

Friedman, Milton (1962) Capitalism and Freedom, Chicago: The University of Chicago Press.

Hayek, Friedrich A. (1944) The Road to Serfdom, Chicago: The University of Chicago Press.

Hollis, Martin & Nell, Edward J. (1975) Rational Economic Man: A Philosophical Critique of Neo-Classical Economics, Cambridge: Cambridge University Press.

Samuels, Warren J. (ed) (1976) The Chicago School of Political Economy, East Lansing: Association for Evolutionary Economics and Graduate School of Business Administration.

Smith, Adam ([1776] 2000) The Wealth of Nations (judul panjang: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, ed. E. Cannan, New York: The Modern Library.

Steger, M.B. Globalism: The New Market Ideology. Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2002.

Tilman, Rick (2001), Ideology and Utopia in the Social Philosophy of the Libertarian Economists, Greenwood Press.

Treanor, Paul (2005) ‘Neoliberalism: Origins, Theory, Definition’, 2 December, http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/neo-liberalism.html

Wolfe, Alan (1989) Whose Keeper? Social Science and Moral Obligation, Berkeley: University of California Press.


[1]artFux Club piracy for beauty. Lihat kerahputih V, rude_dance@yahoo.com

[2]Untuk kajian mengenai Mazhab Ekonomi Chicago ini, lihat, misalnya, Tilman, Ideology and…., 2001; Samuels (ed), The Chicago School…., 1976; Wolfe, Whose Keepers?…., 1989, p. 27-50.

[3]Pemikir ekonomi libertarian yang paling jelas mengajukan pokok ini adalah Gary Becker, salah seorang ekonom Mazhab Chicago. Ia kemudian menerapkan agenda epistemologis itu untuk menjelaskan banyak tindakan manusia, seperti hukum dan politik, keluarga dan perkawinan, kriminalitas dan perjodohan (Becker, The Economic Approach…., 1976; Becker, A Treatise on…., 1981.)

[4]Lihat, misalnya, Hayek, The Road to…., 1944; Friedman, Capitalism and…., 1962.

[5]Friedman, Capitalism and…., 1962, p. 10.

[6]Bandingkan, misalnya, dengan Evensky, ‘Chicago Smith versus….’, 2005, p. 197-203.

[7]Becker, The Economic Approach…., 1976, p. 14

[8]Bandingkan, misalnya, dengan Munro, Following the Market…., 16 April 2004.

[9]Untuk kajian kritis yang lengkap mengenai pembentukan determinisme homo oeconomicus dalam ilmu ekonomi, lihat Hollis & Nell, Rational Economic…., 1975. Untuk kritik lebih ringkas, lihat Anderson, ‘Beyond Homo Economicus….’, 2000.

[10]Bandingkan, misalnya, dengan Clarke, ‘The Neoliberal Theory….’, 2005, p. 50-59.

[11]Treanor, ‘Neoliberalism….’, 2005, p. 5, 6.

[12]Adam Smith, model pemikir liberalisme ekonomi klasik, misalnya, menggagas bidang seperti pendidikan dan kesehatan sebagai tugas pemerintah, sebab aplikasi prinsip pasar dalam bidang-bidang infrastruktur publik itu justru counter productive: “The sovereign has only three duties to attend to; three duties of great importance, indeed, but plain and intelligible to common understanding: first…; and, thirdly, the duty of erecting and maintaining certain public works and certain public institutions, which it can never be for the interest of any individual, or small number of individuals, to erect and maintain; because profit could never repay the expence to any individual or small number of individuals…” (Smith, The Wealth of…., [1776] 2000, p. 745)

[13]Bony Setiawan, Dampak Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan terhadap Perempuan, Institute for Global Justice, Jakarta, 2003

[14]Stiglitz 2001, p. 15

[15]M.B.Steger, Globalism: The New Market Ideology. Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2002, p. 54-61

[16]Sambutan Pidato HM. Taufik Kiemas di Singapura, Saturday, 06 October 2007. Lihat http://www.pdi-perjuangan.or.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: